Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Sehabis Reformasi

Masa Kepemimpinan B. J. Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melaksanakan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. 

Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. 

Padahal, ada banyak sekali problem ekonomi yang diwariskan orde gres harus dihadapi, antara lain kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. 

Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:
a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %.

Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, lantaran BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi menciptakan banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan kontroversial pertama itu menjadikan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak hingga ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menjadikan banyak sekali kasus sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor abnormal dengan komitmen memperbaiki iklim investasi. Salah satunya yaitu diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepalakepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk memilih kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi fasilitas bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya yaitu revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi abnormal di Indonesia, diperlukan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diperlukan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam memilih kebijakan dalam negri. 

Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, sesudah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. 

Hal ini disebabkan lantaran beberapa hal, antara lain lantaran pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga mengakibatkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, lantaran inefisiensi pengelolaan  anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Lanjutan bahan seputar Perkembangan sistem ekonomi indonesia yang memberi citra perihal perbedaan teori klasik dengan teori keynesian.

KESIMPULAN :

Dari uraian diatas, setidaknya sanggup ditarik 4 (empat) hal yang fundamental, Pertama, bahwa teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para jago dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah, dengan perkataan lain suatu teori akan bermanfaat pada situasi, kondisi dan kasus tertentu. Dari banyak sekali pengalaman masa kemudian terbukti bahwa tidak ada satu teori ekonomi yang sanggup menjadi standard atau obat untuk menjawab semua permasalahan ekonomi.
Kedua, Teori maupun sistem ekonomi harus bersifat nasionalistik, yang tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri termasuk industri dalam negeri, produk dalam negeri dan tenaga kerja.
Ketiga, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare (kesejahteraan) dan sosial bangsa secara menyeluruh.
Keempat, bahwa sesungguhnya teori ekonomi yang pernah ada didunia bahu-membahu sarat dengan nilai tabiat yang dianut suatu bangsa.

Saran

Prinsip utama dalam mazhab klasik yaitu kepentingan pribadi (self interest) dan semangat individualisme (laissez faire), dimana menurut prinsip tersebut para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melaksanakan aktivitas ekonomi apa saja sanggup mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Menurut sejarah teori ekonomi ini tidak berhasil diterapkan di Indonesia lantaran kondisi sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Teori ekonomi Keynesian menghendaki pemerintah melaksanakan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional yang diterapkan sesudah periode Orde Baru membawa dampak jelek pembangunan yaitu konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kongkalikong dan nepotisme. 

Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara mendasar pembangunan nasional sangat rapuh. Untuk mengatasi permasalah perekonomian indonesia, teori ekonomi yang dipakai yaitu nilai-nilai tabiat bangsa dan identitas bangsa Indonesia menjadi pijakan sistem ekonomi kita, dan saatnya bagi para ekonom ataupun yang menganggap dirinya ekonom merubah paradigma dan filosofi teori ekonomi yang dianut sanggup menerapkan sistem ekonomi yang menurut karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Toh dari banyak sekali pengalaman bangsa-bangsa besar, pembangunan ekonomi akan terus berlanjut tanpa harus menjual negara dan bangsanya.

Sekian ,semoga bermanfaat.