SOAL SKB CPNS BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN
Kita tahu bahwa soal soal seleksi kompetensi bidang baik itu untuk Jabatan fungsional maupun pelaksana mengacu pada peraturan perundang seruan yang menaungi. Misalkan saja untuk jalur guru SD , Sekolah Menengah Pertama atau Guru Sekolah Menengan Atas maka soal soal SKB akan dekat sekali dengan permenpanRB no 16 tahun 2009 wacana jabatan fungsional. Selain itu soal soal yang akan keluar juga tidak akan jauh dari kiprah dan kewenangannya sebagai guru. Salah satunya yaitu soal soal SKB CPNS menurut undang undang ASN dan soal SKB menurut undang undang guru dan dosen.
Jika anda belum mempunya soal soal skb menurut permenpanRB no 16 tahun 2009 silahkan download di
Ingin download soal soal SKB menurut undang undang guru dan dosen klik disini
soal SKB menurut undang undang guru dan dosen
Sebagai penerima yang nantinya akan di angkat menjadi CPNS lalu PNS atau pegawai negeri sipil maka sudah seharusnya anda mengerti apa kiprah dan tanggung jawab sebagai seorang PNS. Pada Undang Undang ASN no5 Tahun 2014 akan diterangkan secara gamblang Apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai seorang PNS.
Dengan memahami Undang Undang no 5 tahun 2014 maka kelak kalau anda menjadi pegawai negeri sipil akan cepat sekali mengikuti keadaan terhadap pekerjaan yang di embankan kepadanya.Soal Seleksi kemampuan bidang (SKB) CPNS menurut undang undang ini merupakan bab integral atau menyeluruh dari kisi kisi SKB CPNS. Oleh alasannya yaitu itu sangat sempurna kalau anda mencar ilmu soal soal SKB CPNS di bawah ini sebagai materi mencar ilmu dalam menempuh ujian SKB.
Mari kita simak soal soalnya
1. Besaran Gaji yang diterima oleh seorang yang diangkat menjadi CPNS adalah...
a. 60% dari honor pokok
b. 75% dari honor pokok
c. 80% dari Gaji Pokok
d. 90 % dari Gaji pokok
e. 100% Gaji pokok
2. Besaran Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah...
a. 75% Gaji pokok
b. Gaji Pokok di kurangi tunjangan fungsional menurut pangkat dan masa golongan terakhir pada masa pensiun
c. Gaji pokok menurut pangkat dan masa golongan terakhir dikala pensiun
d. Setengah dari Gaji pokok pada pangkat dan masa kerja terbaru
e. Tergantung dari usang dedikasi masa pensiun
3. Syarat pengajuan kenaikan honor terpola adalah
a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan mempunyai nilai minimal cukup untuk penilaian kinerja
b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan mempunyai nilai minimal baik untuk penilaian kinerja
c. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan mempunyai nilai minimal Sangat baik untuk penilaian kinerja
d. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan
e. 3 tahun secara berkala
4. Lama waktu pengajuan kenaikan honor bekala adalah...
a. 1 tahun
b. 2 tahun
c. 3 tahun
d. 4 tahun
e. 5 tahun
5. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dibuatlah aturan perundang seruan yang mengayomi Aparatur Sipil Negara. Undang undang yang dimaksud adalah
a. Undang Undang no 20 tahun 2003
b. Undang undang no 14 tahun 2005
c. Undang undang no 5 tahun 2014
d. Undang undang no 19 tahun 2009
e. Undang undang no 17 tahun 2017
6. Berdasarkan undang undang no 5 tahun 2015 wacana aparatur sipil negara , yang menjadi bab dari Aparatur Sipil Negara adalah...
a. TNI, POLRI, PNS
b. PNS dan anggota ABRI
c. PNS dan PPPK
d. PNS dan Pegawai tetap pemerintah
e. PNS, TNI, POLRI dan Pegawai pemerintah
7. Pengangkatan PNS menjadi bab dari ASN dilakukan oleh
a. Pejabat pembina SDM pemerintah
b. Pejabat pembina kepegawaian
c. Pejabat SKPD
d. Kepala Daerah
e. Kepala Negara
8. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintahan yaitu pengertian dari...
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Pegawai Pemerintah daerah
c. PPPK
d. Pegawai Honorer
e. Pegawai tetap
9. Pejabat yang menduduki jabatan dengan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta manajemen pemerintahan dan pembangunan disebut ...
a. PNS
b. Pejabat tinggi
c. Pejabat Administrasi
d. Auditor administrasi
e. Pejabat Pelaksana Pemerintah
10. Guru yaitu pejabat fungsional. Maksud dari pejabat fungsional adalah....
a. Pejabat yang mempunyai fungsi dan kiprah pelayanan fungsional tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
b. Pejabat fungsi dan kiprah pelayanan manajemen dan sekaligus fungsional tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
c. Pejabat dengan fungsi dan kiprah pelayanan publik tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
d. Pejabat yang di angkat pemerintah untuk menduduki kiprah khusus
e. Pejabat yang duduk dalam bidang pengawasan dan peningkatan sumber daya insan yang mempunyai kiprah dan fungsi tertentu.
11. Tugas dari Pejabat yang Berwenang adalah
a. pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural
d. Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
e. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
12. Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi keanehan disebut
a. Sertifikasi kompetensi
b. Penghargaan profesional
c. Sistem merit
d. Sistem management ASN
e. Tugas Badan Kepegawaian Negara
13. Berikut yang bukan asas penyelenggaraan managemen ASN adalah...
a. Profesionalitas
b. Sistem merit
c. Proporsionalitas
d. Netralitas
e. Keterbukaan
14. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip prinsip ASN sebagai sebuah profesi adalah..
a. Adanya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
b. Adanya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas
c. Terpenuhinya kualifikasi akademik;
d. Adanya jaminan santunan aturan dalam melaksanakan tugas; dan
e. Adanya keterbukaan dalam jabatan
15. Nilai dasar yang menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan ASN sebagai sebuah profesi adalah...
a. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
b. kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas
c. kualifikasi akademik;
d. jaminan santunan aturan dalam melaksanakan tugas; dan
e. Memegang tegh dan setia kepada Pancasila
16. Sebagai seorang ASN harus memegang nilai dasar ASN itu sendiri. Salah satu perilaku yang menjunjung nilai dasar ASN adalah
a. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
b. bekerja dengan sepenuh hati
c. bekerja dengan kemandirian menurut tanggungjawabnya
d. bekerja dengan semangat kepatuhan terhadap atasan
e. Bekerja dengan giat.
17. Aparatur Sipil Negara berfungsi untuk...kecuali
a. pelaksana kebijakan publik
b. pelayan publik
c. perekat
d. pemersatu bangsa.
e. Pendamping Masyarakat
18. Berikut merupakan kiprah dari aparatur sipil negara adalah... kecuali
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
c. Mensukseskan kegiatan kebijakan yang dibentuk pejabat pembina kepegawaian
d. Bekerja dengan semangat dan tanpa lelah untuk mengabdi kepada masyarakat.
e. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Jabatan Aparatur sipil negara terdiri dari 3 jenis yaitu...
a. Administrasi, fungsional dan pimpinan tinggi
b. Administrasi dan struktural
c. Fungsional dan struktural
d. Struktural, Fungsional dan pimpinan tinggi
e. Fungsional dan non fungsional
20. Tugas jabatan pelaksana adalah...
a. bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
b. bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
c. bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
d. Melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
e. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
21. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas...
a. Jabatan Fungsional umum dan khusus
b. Jabatan Fungsional pelaksana dan Jabatan Fungsional administrasi
c. Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan
d. Jabatan Fungsional pelaksana dan Jabatan Fungsional pimpinan tinggi
e. Jabatan Fungsional tempat dan Jabatan Fungsional pusat
22. Berikut yang bukan merupakan jabatan fungsional menurut keahlian adalah
a. Ahli muda
b. Ahli pertama
c. Ahli pembina
d. Ahli madya
e. Ahli utama
23. Berikut yang bukan merupakan jabatan fungsional menurut keterampilan
a. Pemula
b. Penyelia
c. Mahir
d. Terampil
e. Widya iswara
24. Berikut yan merupakan hak dari seorang PNS kecuali...
a. gaji dan tunjangan
b. cuti
c. perlindungan hari renta dan pensiun
d. pengembangan kompetensi.
e. Jaminan aturan
25. Yang membedakan PNS dan PPPK terkait hak yang diperoleh adalah...
a. PPPK memperoleh honor pokok tidak tetap sementara PNS memperoleh honor pokok tetap
b. PNS mendapat jaminan pensiun sementara PPPK tidak
c. PNS memperoleh hak cuti sementara PPPK tidak mendapat hak cuti
d. PPPK memperoleh tunjangan sementara PNS mendapat Gaji
e. PNS memperoleh jaminan pengembangan profesi dan sertifikasi PPPK tidak mendapatkan
26. Lembaga nonstruktural yang berdikari dan bebas dari intervensi politik untuk membuat Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, menunjukkan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa adalah
a. PPPK
b. PNS
c. KASN
d. Komisi Etik ASN
e. Komite nasional ASN
27. Berikut yang bukan merupakan kiprah KASN adalah...
a. Menjaga netralitas ASN
b. Melakukan pengawasan profesi ASN
c. Melakukan pembinaan prosefi ASN
d. Melakukan sertifikasi ASN
e. Evaluasi kebijakan ASN
28. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh ....
a. Pejabat Pembina Kepegawaian
b. Bupati
c. Gubernur
d. Menteri dalam negeri
e. Kepala BKN
29. Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh ...
a. Bupati sesudah memperoleh pertimbangan kepala BKD
b. gubernur sesudah memperoleh pertimbangan kepala BKN
c. Kepala Dinas Provinsi memperoleh pertimbangan kepala BKN
d. Kepala BKN
e. Menteri dalam negeri atas usulan BKN
30. Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh ...
a. menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
b. gubernur sesudah memperoleh pertimbangan kepala BKN
c. Kepala Dinas Provinsi memperoleh pertimbangan kepala BKN
d. Kepala BKN pusat
e. Menteri atas usulan BKN
Demikian soal SOAL SKB BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN. silakan download selengkapnya pada warta terkait berikut
0 Response to "Soal Skb Menurut Undang Undang Asn"