Sumber Pendapatan / Penerimaan Negara dan Daerah , Ekonomi - Program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kawasan memerlukan banyak dana. Pembiayaan pembangunan tersebut sanggup dihimpun dari aneka macam sumber-sumber pendapatan atau penerimaan. Sumber-sumber penerimaan dan pengalokasiannya sanggup dilihat dari susunan APBN maupun APBD. [1]
1. Perbedaan Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Pemerintah Daerah
Setiap negara menginginkan untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan nasional , alasannya ialah dengan peningkatan pendapatan kemakmuran suatu negara akan meningkat. Sejalan dengan itu , dalam kebijakan fiskal pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara baik penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak atau penerimaan migas dan nonmigas. Sementara itu , pemerintah kawasan juga berkeinginan untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan wilayahnya guna menunjang pembangunan daerah. [1]
Berikut ini diuraikan sumber-sumber pendapatan negara dan pendapatan daerah.
2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara
Di Indonesia penerimaan negara , sanggup dibedakan atas dua sumber , yaitu sebagai berikut.
a. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan ini terdiri atas penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dan penerimaan di luar migas.
b. Penerimaan pembangunan. Penerimaan ini terdiri atas , pemberian aktivitas dan pemberian proyek.
Penerimaan dalam negeri memegang peranan yang penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Dengan meningkatkan kegiatan pembangunan tersebut , maka penerimaan dalam negeri pun terus diusahakan semoga meningkat. Dalam perkembangannya , ketergantungan penerimaan dalam negeri pada sektor migas harus dikurangi. Dengan demikian , penerimaan dalam negeri dari sektor di luar migas , dalam hal ini penerimaan pajak , dan bukan pajak , perlu ditingkatkan.
Dana luar negeri masih tetap dimanfaatkan terutama untuk melengkapi sumber pembiayaan dalam negeri. Walaupun demi kian , jumlah serta persyaratannya (antara lain tidak adanya ikatan politis) harus dipertimbangkan.
Tabel 1. Sumber-sumber pendapatan negara [2]
3. Sumber-Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah
Penerimaan kawasan dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan kawasan dan pembiayaan. Pendapatan kawasan bersumber dari:
a. pendapatan orisinil daerah;
b. dana perimbangan;
c. pendapatan lain-lain.
Adapun pembiayaan bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
b. penerimaan pinjaman daerah;
c. dana cadangan daerah;
d. hasil penjualan kekayaan kawasan yang dipisahkan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh kawasan yang dipungut menurut peraturan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan orisinil kawasan bersumber dari:
1) Pajak daerah
Pajak kawasan ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau tubuh kepada kawasan tanpa imbalan eksklusif yang seimbang.
Pajak kawasan sanggup dipaksakan menurut peraturan perundangan yang berlaku yang dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kawasan dan pembangunan daerah.
2) Retribusi daerah
Retribusi kawasan ialah pungutan kawasan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah kawasan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3) Hasil pengelolaan kekayaan kawasan yang dipisahkan
4) Pendapatan orisinil kawasan lain-lain yang sah , meliputi:
a) hasil penjualan kekayaan kawasan yang tidak dipisahkan;
b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan kawasan yang tidak dipisahkan;
c) jasa giro;
d) pendapatan bunga;
e) tuntutan ganti rugi;
f ) laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g) komisi , belahan , ataupun bentuk lain sebagai akhir dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Pendapatan orisinil kawasan dibutuhkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kawasan , serta untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian , kawasan bisa melakukan otonomi , yaitu bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kawasan untuk membiayai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 , perimbangan keuangan antara pusat dan kawasan dilakukan melalui dana perimbangan (DP) , di antaranya sebagai berikut.
1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan , dan Sumber Daya Alam (SDA).
(a) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
(b) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
(c) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan , sektor pertambangan umum , dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk:
(a) provinsi , dan
(b) kabupaten/kota.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kawasan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional.
a. pendapatan orisinil daerah;
b. dana perimbangan;
c. pendapatan lain-lain.
Adapun pembiayaan bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
b. penerimaan pinjaman daerah;
c. dana cadangan daerah;
d. hasil penjualan kekayaan kawasan yang dipisahkan.
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh kawasan yang dipungut menurut peraturan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan orisinil kawasan bersumber dari:
1) Pajak daerah
Pajak kawasan ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau tubuh kepada kawasan tanpa imbalan eksklusif yang seimbang.
Pajak kawasan sanggup dipaksakan menurut peraturan perundangan yang berlaku yang dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kawasan dan pembangunan daerah.
2) Retribusi daerah
Retribusi kawasan ialah pungutan kawasan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah kawasan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3) Hasil pengelolaan kekayaan kawasan yang dipisahkan
4) Pendapatan orisinil kawasan lain-lain yang sah , meliputi:
a) hasil penjualan kekayaan kawasan yang tidak dipisahkan;
b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan kawasan yang tidak dipisahkan;
c) jasa giro;
d) pendapatan bunga;
e) tuntutan ganti rugi;
f ) laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g) komisi , belahan , ataupun bentuk lain sebagai akhir dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Pendapatan orisinil kawasan dibutuhkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kawasan , serta untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian , kawasan bisa melakukan otonomi , yaitu bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kawasan untuk membiayai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 , perimbangan keuangan antara pusat dan kawasan dilakukan melalui dana perimbangan (DP) , di antaranya sebagai berikut.
1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan , dan Sumber Daya Alam (SDA).
(a) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
(b) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
(c) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan , sektor pertambangan umum , dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk:
(a) provinsi , dan
(b) kabupaten/kota.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kawasan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional.
Referensi :
Widjajanta , B. , A. Widyaningsih , dan H. Tanuatmojo. 2009. Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan , Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta. p. 146.
Referensi Lainnya :
[1] Ismawanto. 2009. Ekonomi 2 : Untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas XI. Pusat Perbukuan , Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta. p. 241.
[2] Sa’diyah , C. dan D. A. Purnomo. 2009. Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengan Atas dan MA. Pusat Perbukuan , Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta. p. 351.
0 Response to "Sumber Pendapatan / Penerimaan Negara Dan Daerah| Ekonomi"