Kebijakan Ekonomi Pemerintah| Makro Dan Mikro| Permasalahan| Perbedaan| Inflasi| Fiskal| Moneter| Indonesia

Kebijakan Ekonomi Pemerintah , Makro dan Mikro , Permasalahan , Perbedaan , Inflasi , Fiskal , Moneter , Indonesia - Dalam belahan sebelumnya , Anda telah mengetahui bahwa pemerintah ialah salah satu pelaku ekonomi , selain konsumen , produsen dan masyarakat luar negeri. Sebelum membahas lebih jauh permasalahan pemerintah di bidang ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah , akan dipelajari pengelompokan ilmu ekonomi , dan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada Bab ini Anda akan mendapat materi kebijakan pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah di bidang ekonomi. Pada tahap awal , akan dipelajari perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro melalui aspek yang membedakannya. Pada tahap simpulan , akan dipelajari kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kasus ekonomi mikro dan kasus ekonomi makro.

A. Perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Ilmu yang mempelajari bagaimana insan melaksanakan tindakan pemilihan terhadap aneka macam alternatif disebut ilmu ekonomi. Adapun ilmu ekonomi berdasarkan Samuelson (2001) ialah kajian bagaimana masyarakat memakai sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Selanjutnya , berdasarkan Alfred W. Stoiner ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok , yaitu ilmu ekonomi deskriptif , teori ekonomi , dan ilmu ekonomi terapan.

1.1. Ilmu Ekonomi Deskriptif

Ilmu ekonomi deskriptif ialah belahan ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual perihal suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka , grafik , kurva atau penyajian lainnya. Ilmu ekonomi dipergunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Contoh ilmu ekonomi deskriptif , yaitu perihal pendapatan nasional , jumlah pengangguran , dan neraca pembayaran.

1.2. Teori Ekonomi

Teori ekonomi ialah belahan ilmu ekonomi yang menjelaskan prosedur acara ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua , yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.

a. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro ialah belahan ilmu ekonomi yang mempelajari sikap unit-unit ekonomi secara individual , ibarat sikap konsumen , produsen , pasar , penerimaan , biaya , dan keuntungan perusahaan.

b. Teori Ekonomi Makro

Teori ekonomi makro ialah belahan ilmu ekonomi yang mempelajari unit-unit ekonomi secara agregat (keseluruhan) ibarat pendapatan nasional , inflasi , pengangguran , dan kebijakan pemerintah.

1.3. Ilmu Ekonomi Terapan

Ilmu ekonomi terapan ialah belahan ilmu ekonomi yang memakai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif. Dengan kata lain , ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan teori-teori ekonomi yang ada ke dalam praktik kehidupan masyarakat secara nyata , ibarat penerapan ekonomi koperasi dan ekonomi perusahaan.

Berdasarkan pengelompokan ilmu ekonomi di atas , sanggup diketahui perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari sikap unit-unit ekonomi secara individual , sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari unit ekonomi secara agregat (keseluruhan). Untuk membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro ibarat dikutip dari Joesron dan Fathorrozi (2003) , setidaknya sanggup dilihat dari tiga aspek , yaitu aspek harga , unit analisis , dan tujuan analisis.

a. Aspek Harga

Dalam teori ekonomi mikro , yang dimaksud dengan harga ialah harga dari suatu komoditas (barang tertentu saja) , sedangkan dalam teori ekonomi makro , dihubungkan dengan tingkat harga secara keseluruhan (agregat).

b. Unit Analisis

Dilihat dari unit analisisnya , teori ekonomi mikro hanya membahas acara ekonomi secara individual , contohnya , permintaan dan penawaran , sikap konsumen , perilaku produsen , pasar , penerimaan , biaya produksi , dan keuntungan rugi. Adapun teori ekonomi makro lebih banyak membahas acara ekonomi secara keseluruhan (agregat) , ibarat pendapatan nasional , pertumbuhan ekonomi , inflasi , pengangguran. Dengan demikian , unit analisis teori ekonomi makro bukan merupakan adonan dari teori ekonomi mikro.

c. Tujuan Analisis

Tujuan analisis ekonomi mikro lebih memfokuskan pada upaya pemecahan terhadap bagaimana mengalokasikan sumber daya semoga dicapai kombinasi yang tepat. Adapun teori ekonomi makro lebih banyak menganalisis dampak acara ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan (agregat). Berikut disajikan Tabel 1 , perihal perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro.

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Aspek yang Dibandingkan	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Aspek Harga	Harga ialah harga dari suatu komoditas (barang tertentu saja).	Harga ialah harga dari komoditas secara agregat.
Unit Analisis	Membahas acara ekonomi secara individual , antara lain permintaan dan penawaran , perilaku konsumen atau produsen , pasar , penerimaan , biaya , dan keuntungan atau rugi perusahaan.	Membahas acara ekonomi secara keseluruhan (agregat) , antara lain , pendapatan nasional , pertumbuhan ekonomi , inflasi , pengangguran , investasi , dan kebijakan ekonomi.
Tujuan Analisis	Lebih memfokuskan pada analisis bagaimana mengalokasikan sumber daya semoga dicapai kombinasi yang tepat.	Lebih memfokuskan pada analisis perihal dampak acara ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh (agregat).

B. Permasalahan Ekonomi yang Dihadapi oleh Pemerintah

2.1. Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Semakin kompleksnya acara ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya , sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran tugas negara atau pemerintah dalam perekonomian. Walaupun prosedur pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang , akan tetapi , prosedur pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut , seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi , pemerataan , dan stabilitas ekonomi.

Sejak Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peranan besar dalam perekonomian. Hal tersebut tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa;

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 : Bumi , air , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara , dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi , pemerintah mempunyai tiga fungsi penting dalam perekonomian , yaitu fungsi alokasi , fungsi distribusi , dan fungsi stabilisasi.

1. Fungsi alokasi , ialah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik , ibarat pembangunan jalan raya , jembatan , penyediaan akomodasi penerangan , dan telepon umum.
2. Fungsi distribusi , adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi , adalah fungsi pemerintah dalam membuat kestabilan ekonomi , sosial politik , aturan , serta pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peran pemerintah dan prosedur pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan perlunya tugas dan fungsi pemerintah dalam perekonomian , antara lain sebagai berikut.

1. Mekanisme pasar tidak sanggup berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibentuk pemerintah. Hukum memperlihatkan landasan bagi penerapan aturan main , termasuk pinjaman eksekusi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya sanggup ditegakkan dengan undang-undang yang dibentuk pemerintah. Dengan kata lain , peranan pemerintah menjadi lebih penting alasannya ialah prosedur pasar saja tidak bisa menuntaskan semua duduk kasus ekonomi , untuk menjamin efisiensi , pemerataan dan stabilitas ekonomi.
2. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi jawaban campur tangan pemerintah baik secara pribadi maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure) , ibarat kekakuan harga monopoli dan dampak negatif acara perjuangan swasta ibarat pencemaran lingkungan. Kegagalan pasar (market failure) ialah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya sanggup terjadi apabila pasar didominasi oleh para pemasok monopoli atau apabila produksi atau konsumsi dari sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas) ibarat pencemaran lingkungan.

Seperti telah disebutkan di atas , salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi , terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diharapkan masyarakat , dikenal dengan nama kebutuhan publik. Kebutuhan publik mencakup dua macam barang , yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

1. Barang dan jasa publik ialah barang dan jasa yang penggunaannya sanggup dinikmati gotong royong dengan orang lain , contohnya jalan raya , akomodasi kesehatan , pendidikan , transportasi , telekomunikasi , air minum , dan penerangan. Dengan per timbangan skala perjuangan dan efisiensi negara melaksanakan acara ekonomi secara pribadi sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.
2. Barang dan jasa privat ialah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya sanggup dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya , pembelian minuman , makanan , pakaian akan mengakibatkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.

Selain itu , tugas penting negara lainnya secara pribadi dan tidak pribadi di dalam kehidupan ekonomi ialah untuk menghindari dampak eksternalitas , khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya , prosedur pasar (sektor swasta) tidak sanggup mengatasi dampak eksternalitas ibarat pencemaran lingkungan , yang timbul alasannya ialah persaingan antar forum ekonomi. Misalnya , sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat , pabrik tersebut seharusnya , membangun akomodasi pembuangan limbah , tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas , antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun akomodasi pembuangan pabrik , akan semakin banyak penduduk yang menderita jawaban polusi limbah pabrik tersebut.

2.2. Permasalahan Pemerintah dalam Perekonomian Mikro

Untuk mengatasi dampak kegagalan pasar ibarat kekakuan harga , monopoli , dan eksternalitas yang merugikan , peranan pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk campur tangan secara pribadi maupun tidak langsung.

Berikut ialah campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar untuk mengatasi kekakuan harga. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen atau produsen.

a. Campur Tangan Pemerintah Secara Langsung

1) Penetapan Harga Minimum (Floor Price)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen , terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya , harga pasar gabah kering dianggap terlalu rendah. Hal ini dilakukan , dengan impian tidak ada tengkulak yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli , pemerintah membelinya melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk didistribusikan kepada pasar. Namun demikian , prosedur penetapan harga ibarat ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap , yaitu pasar dalam pembentukan harganya di luar harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kurva 1. Penetapan Harga Minimum

Keterangan:

• Titik E memperlihatkan harga pasar yang terbentuk dalam permintaan dan penawaran pasar , yaitu pada tingkat harga P dan kuantitas Q.

• Setelah pemerintah melaksanakan campur tangan harga untuk melindungi produsen melalui ketetapan harga minimum maka akan terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar ketika tingkat harga menjadi P₁ , sehingga permintaan berkurang menjadi Q₂ dan penawaran bertambah menjadi Q₁.

• Akibat kebijakan tersebut , ada sejumlah barang yang tidak dibeli oleh konsumen yaitu sebesar daerah Q₁ sampai Q₂. Untuk mengantisipasinya , produsen kemudian menurunkan harga barangnya di bawah ketetapan pemerintah , sehingga harga kembali bergerak ke titik E.

• Daerah EFG merupakan pasar gelap ( black market).

2) Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini , dilakukan pemerintah jikalau harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan memutuskan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di negara Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek , harga BBM , tiket bus kota , tarif kereta api , atau tarif taksi per kilometer , Harga Patokan Setempat (HPS) untuk semen.

Kurva 2. Penetapan Harga Maksimum.

Keterangan:

• Titik E memperlihatkan harga pasar yang terbentuk dalam permintaan dan penawaran pasar , yaitu pada tingkat harga P dan kuantitas Q.

• Setelah pemerintah melaksanakan campur tangan harga untuk melindungi konsumen melalui ketetapan harga maksimum , maka akan terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar ketika tingkat harga menjadi P₁ , sehingga permintaan bertambah menjadi Q₁ dan penawaran berkurang menjadi Q₂.

• Akibat kebijakan tersebut , ada sebagian konsumen yang tidak memperoleh barang , yaitu sebesar daerah Q₁ sampai Q₂  Untuk mengantisipasinya , konsumen kemudian berani membeli harga barang di atas ketetapan pemerintah , sehingga harga kembali bergerak ke titik E.

• Daerah EFG merupakan pasar gelap ( black market).

b. Campur Tangan Pemerintah secara Tidak Langsung

1) Penetapan Pajak Penjualan

Kebijakan penetapan pajak penjualan dilakukan pemerintah dengan cara mengenalkan pajak yang berbeda-beda untuk aneka macam komoditas. Misalnya , untuk melindungi produsen dalam negeri , pemerintah sanggup meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk impor barang. Dengan demikian konsumen akan membeli produk dalam negeri yang harganya lebih murah.

Kurva 3. Penetapan Pajak oleh Pemerintah.

Titik E ialah keseimbangan pasar sebelum pajak dengan harga sebesar P dan jumlah sebesar Q. Titik E₁ adalah keseimbangan pasar sehabis pajak dengan tingkat harga sebesar P₁ dan jumlah permintaan pasar sebesar Q₁. 

Dari Kurva 3. terlihat , penetapan pajak (tax) akan menghipnotis keseimbangan pasar. Semakin tinggi pajak , semakin tinggi harga barang , semakin berkurang jumlah permintaan.

2) Pemberian Subsidi Penjualan

Pemerintah sanggup melaksanakan campur tangan dalam pembentukan harga pasar , yaitu melalui pinjaman subsidi penjualan. Subsidi penjualan biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok , atau kepada perusahaan yang gres berkembang untuk menekan biaya produksi semoga bisa bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dalam rangka pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen , sekaligus untuk menekan laju inflasi.

Kurva 4. Pemberian Subsidi oleh Pemerintah.

Kurva 4. menerangkan , titik E merupakan keseimbangan awal dengan harga sebesar P dan jumlah sebesar Q. Untuk menyebarkan produksi dalam negeri , pemerintah memperlihatkan subsidi yang mengakibatkan turunnya harga-harga sehingga penawaran bertambah dari Q menjadi Q₁ , dan terbentuk keseimbangan baru

di titik E₁.

2.3. Permasalahan Pemerintah dalam Perekonomian Makro

Permasalahan ekonomi tidak hanya mencakup masalah-masalah mikro , ibarat kekakuan harga , monopoli , dan eksternalitas yang memerlukan campur tangan pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang juga memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang pada umumnya terdapat tiga kasus besar pembangunan ekonomi. Ketiga kasus tersebut berkaitan dengan kemiskinan , kesenjangan ekonomi , dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi Indonesia dalam membangun negara bekerjsama tidak hanya sebatas hal tersebut. Inflasi yang tidak terkendali , ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri , juga merupakan kasus pemerintah dalam bidang ekonomi.

a. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan kasus besar di banyak negara berkembang , termasuk Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang gampang diukur. Akan tetapi , sebagai citra , berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun , pada periode 1976–1996 telah terjadi penurunan penduduk miskin dari 54 ,2 juta pada tahun 1976 atau 40 ,08 persen menjadi 22 ,5 juta atau 11 ,34 persen pada tahun 1996. Data tersebut dipakai sebagai indikator yang memperlihatkan keberhasilan pembangunan Orde Baru. Akan tetapi , pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49 ,5 juta yang diduga sebagai dampak krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan 1997.

Masalah dalam pembangunan di Indonesia ialah ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang antara lain sanggup diketahui dengan memakai Indeks atau Koefisien Gini. Michael P. Todaro , spesialis ekonomi pembangunan , membuat suatu kriteria mengenai nilai Indeks Gini. Ia mengelompokkan nilai indeks ke dalam tiga kriteria , yaitu ketimpangan yang rendah , jikalau nilai Indeks Gini antara 0 ,20–0 ,35. Ketimpangan menengah , jikalau nilai indeks antara 0 ,35–0 ,50 , dan ketimpangan yang tinggi jikalau nilai indeks antara 0 ,50–0 ,70.

Bank Dunia memutuskan kriteria ketimpangan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk , yaitu 40% penduduk terendah , 40% penduduk menengah dan 20% penduduk tertinggi , sebagai berikut.

1. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan parah , jikalau 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan dianggap sedang atau moderat , jikalau 40 persen penduduk termiskin menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.
3. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan rendah , jikalau 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional.

Contoh Soal (SPMB 2005) :

Kurva Philips memperlihatkan korelasi antara tingkat perubahan harga dan tingkat ....

a. upah

b. produksi

c. kesenjangan kerja

d. pengangguran

e. investasi

Penyelesaian:

Kurva Philips ialah kurva yang menggambarkan korelasi antara tingkat laju inflasi jangka pendek dan pengangguran.

Jawaban: D

b. Inflasi dan Tingkat Pengangguran

Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus bagi sebuah negara bekerjsama merupakan hal yang masuk akal , selama tidak melebihi batas normal , berlangsung singkat dan masih sanggup dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jikalau telah melewati dua digit (di atas 30 persen) dan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat dalam jangka panjang. Inflasi dianggap berbahaya alasannya ialah sanggup mengakibatkan dampak negatif ibarat menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat , memburuknya distribusi pendapatan , dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Seperti halnya inflasi , pengangguran yang terus meningkat merupakan kasus bagi pembangunan ekonomi alasannya ialah pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak jelek terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional. Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia , tingkat inflasi dan angka pengangguran terbuka terus meningkat. Sebagai citra , berdasarkan Laporan Bank Dunia , inflasi di tahun 1998 sudah mencapai tahap hyperinflasi sebesar 58 ,5 persen. Adapun untuk angka pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 ,7 persen per tahun , pada 1997 Indonesia mempunyai jumlah pengangguran 4 ,8 persen dari jumlah angkatan kerja. Pada 1999 , persentase ini meningkat hampir 4 kali lipat , yaitu 19 ,1 persen. hal tersebut sanggup dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Ekonomi Indonesia 1997-1999

Indikator Ekonomi	1997	1998	1999
Pertumbuhan PDB (%)	4 ,7	-13 ,0	3 ,2
Pengangguran (%)	4 ,8	18 ,4	19 ,1
Inflasi (%)	6 ,1	58 ,5	20 ,5
Ekspor (Juta US$)	56.297	50.371	51.242
Impor (Juta US$)	46.230	31.942	30.599
Utang Luar Negeri (Juta US$)	136.088	150.886	148.097
Cadangan Devisa (Juta US$)	16.587	22.713	26.445
Sumber: Bank Dunia (Kompas , 2 Oktober 2000)

c. Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan kasus pembangunan. Impor yang tinggi terang akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang , stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri juga merupakan satu kasus serius pemerintah. Apabila suatu negara mempunyai utang luar negeri , kasus yang muncul ialah menyangkut beban utangnya , yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri. Total utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kalaupun berkurang , besarnya pun tidak seberapa. Misalnya , pada 1998 jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US$150.886.000 ,00.

Indonesia bersama dengan beberapa negara sedang berkembang lainnya tercatat sebagai negara dengan beban utang luar negeri yang besar. Menurut suatu survei , pada puncak krisis ekonomi di tahun 1998 rasio utang luar negeri Indonesia terhadap total PDB mencapai jumlah tertinggi di dunia mengalahkan negara-negara pengutang berat lainnya di tempat Amerika Latin ibarat Meksiko , Brasil , dan Argentina. Perkembangan utang luar negeri Indonesia hingga dengan 2003 sanggup dilihat pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 1997-2003

Tahun	Pemerintah (1)	Swasta			Sub-total Swasta (2+3+4)	Total (1+2+3+4)
		Bank (2)	Bukan Bank (3)	Bukan Lembaga Keuangan (4)
1997	53.864	14.364	3.415	64.444	82.223	136.087
1998	67.329	10.810	2.067	70.680	83.557	150.886
1999	75.863	10.848	1.035	60.352	72.235	148.098
2000	74.917	7.720	1.150	57.907	66.777	141.694
2001	71.377	6.649	1.064	53.983	61.696	133.073
2002	74.661	4.870	2.772	49.040	56.682	131.343
2003	81.666	4.316	3.221	46.198	53.735	135.401
Keterangan: dalam juta dolar
Sumber: Bank Indonesia (Dikutip dari Sadono , 2004)

2.4. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Makro

Untuk mengatasi masalah-masalah pemerintah di bidang ekonomi , pemerintah memakai kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar terdapat tiga kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut ialah kebijakan fiskal , kebijakan moneter , dan kebijakan perdagangan luar negeri.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ialah kebijakan bekerjasama dekat dengan acara pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik , dengan instrumen utamanya perpajakan. Dengan demikian , peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menjadi semakin penting. Kebijakan fiskal ialah kebijakan ekonomi yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik (pertumbuhan ekonomi meningkat) atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Instrumen utama kebijakan fiskal ialah pajak (T) dan pengeluaran negara (G). Kebijakan fiskal pemerintah sanggup bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada ketika perekonomian sedang menghadapi kasus pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya , menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif ialah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada ketika perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan ialah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ialah kebijakan ekonomi yang dipakai pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter , untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga melalui pasar uang. Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah memakai pengendalian penerimaan dan pengeluaran pemerintah , dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter dilakukan dengan mempertahan kan cara , menambah , atau mengurangi jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal , kebijakan moneter mempunyai selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi alasannya ialah Bank Sentral tidak memerlukan izin dari dewan perwakilan rakyat dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kasus yang sedang dihadapi dalam perekonomian. Seperti halnya kebijakan fiskal , kebijakan moneter sanggup bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jikalau ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan simpulan mempercepat roda perekonomian yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar (easy money policy). Sebaliknya , jikalau pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat , kebijakan moneter yang ditempuh ialah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat (tight money policy) dengan tujuan simpulan menurunkan tingkat inflasi.

c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu belahan dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan perdagangan luar negeri ialah tindakan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang menghipnotis struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri , melainkan saling memengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro , ibarat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Tujuan kebijakan perdagangan luar negeri ialah sebagai berikut:

1. meningkatkan ekspor untuk meningkatkan penerimaan devisa;
2. melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor;
3. melindungi kepentingan nasional dari dampak jelek atau negatif yang berasal dari luar negeri. contohnya , dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor , atau imbas resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melalui dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia;
4. menjaga keseimbangan neraca pembayaran , sekaligus menjamin persediaan valas yang cukup terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri;
5. menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil;
6. meningkatkan kesempatan kerja.

Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam , yaitu kebijakan pengembangan ekspor dan kebijakan impor.

1) Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor

Tujuan kebijakan pengembangan ekspor ialah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan tersebut sanggup dicapai dengan aneka macam macam kebijakan antara lain menyangkut perpajakan dalam aneka macam bentuk , contohnya , pembebasan dan dispensasi pajak ekspor , dan penyediaan akomodasi khusus kredit perbankan bagi eksportir.

2) Kebijakan Impor

Instrumen kebijakan perdagangan internasional selain promosi ekspor , yaitu kebijakan impor. Tujuan kebijakan impor ialah untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan impor terdiri atas kebijakan perlindungan dan kebijakan substitusi impor.

a) Kebijakan Proteksi

Kebijakan perlindungan sanggup diterapkan dengan aneka macam macam instrumen , baik yang berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak memakai tarif disebut Non-Tariff Barriers (NTB). Contoh yang termasuk ke dalam kendala bukan tarif antara lain kuota , subsidi , diskriminasi harga , larangan impor , premi , dan dumping.

b) Kebijakan Substitusi Impor

Tujuan kebijakan susbtitusi impor ialah penghematan devisa. Barang-barang yang semula diimpor , diproduksi sendiri di dalam negeri , baik berdasarkan jenisnya maupun berdasarkan fungsi kegunaannya.

Selain tujuan , setiap kebijakan ekonomi mempunyai sasaran atau sasaran tertentu. Target setiap kebijakan ekonomi (baik kebijakan fiskal , moneter maupun perdagangan luar negeri) adalah: adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kesempatan kerja yang penuh; stabilitas harga dan nilai tukar; dan keseimbangan neraca pembayaran. (Sumber: Badan Pusat Statistik , 2000)

Rangkuman :

a. Teori ekonomi dibagi menjadi dua belahan , yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.

b. Teori ekonomi mikro ialah belahan ilmu ekonomi yang mempelajari sikap unit-unit ekonomi secara individual.

c. Teori ekonomi makro ialah belahan ilmu ekonomi yang mempelajari unit-unit ekonomi secara agregat (keseluruhan).

d. Beberapa aspek yang membedakan ekonomi makro dan ekonomi mikro

1. Aspek harga
2. Unit analisis
3. Tujuan analisis

e. Untuk mengatasi dampak kegagalan pasar ibarat kekakuan harga , adanya monopoli , dan eksternalitas , campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Tindakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan kebijakan campur tangan pasar. Kebijakan tersebut antara lain melalui kebijakan penetapan harga maksimum dan minimum , pinjaman subsidi kepada perusahaan , kebijakan pajak , dan pinjaman subsidi untuk akomodasi publik.

f. Terdapat tiga kasus besar pemerintah di bidang ekonomi yang umumnya terdapat di negara sedang berkembang. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan , kesenjangan ekonomi dan pengangguran yang terus meningkat.

g. Permasalahan ekonomi makro yang biasa dihadapi oleh negara sedang berkembang antara lain kemiskinan , kesenjangan ekonomi , inflasi yang tidak terkendali , tingkat pengangguran dan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

h. Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi makro , secara garis besar terdapat tiga kebijakan pemerintah yang dilakukan. Kebijakan tersebut ialah kebijakan fiskal , kebijakan moneter , dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Referensi :

Arifin , I. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan , Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta. p. 170.